Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

3.288

P-Index

This Author published in this journals

All Journal International Journal of Public Health Science (IJPHS) Jurnal Media Hukum MATAPPA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Surya Masyarakat Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum PERSPEKTIF Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Surya Masyarakat Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Pengabdian dan Peningkatan Mutu Masyarakat (JANAYU) Media of Law and Sharia Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam

Nanik Prasetyoningsih

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Author-ID : 345532

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

URGENSI PENGUATAN PAYUNG HUKUM DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN JEPARA Zulianto, Restu Andi; Prasetyoningsih, Nanik
Media of Law and Sharia Vol 1, No 2 (2020): March
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Kabupaten Kabupaten Jepara merupakan daerah ujung pulau Jawa yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Potensi Pariwisata di Kabupaten Jepara sangat banyak mengingat Kabupaten Jepara sendiri berada di antara tepi Pantai dan bukit-bukit kecil sehingga untuk mengembangkan objek wisata di Kabupaten Jepara diperlukan suatu strategi melalui Kebijakan Pemerintah daerah. Masih banyak yang perlu dibenahi di objek wisata yang ada di Kabupaten Jepara seperti toilet umum, tempat sampah, penginapan maupun jalan akses menuju objek wisata di Kabupaten Jepara. Untuk itulah dibutuhkan Kebijakan-kebiajakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara untuk meningkatkan dan mengembangkan objek wista yang ada di kabupaten Jepara. Jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji lebih dalam tentang penelitian ini yaitu Menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar awal melakukan analisis serta menggunakan Penelitian Hukum Empiris Kualitatif yaitu wawancara, pengamatan, dan observasi. Tujuan dari penelitianÂ ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jepara dalam Pengembangan objek wisata yang ada di Kabupaten Jepara. Penelitian ini mengkaji Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan objek wisata yang ada di Kabupaten Jepara. Hasil Penelitian ini bahwa Kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Jepara sudah diterapkan sesuai Perundang-undangan yang telahÂ berlaku di Indonesia meskipun Kebijakan tersebut tidak merata sehingga bisa dikatakan kebijakan itu belum optimal.

URGENSI PENGUATAN PAYUNG HUKUM DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN JEPARA Zulianto, Restu Andi; Prasetyoningsih, Nanik
Media of Law and Sharia Vol 1, No 2: March 2020
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Kabupaten Kabupaten Jepara merupakan daerah ujung pulau Jawa yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Potensi Pariwisata di Kabupaten Jepara sangat banyak mengingat Kabupaten Jepara sendiri berada di antara tepi Pantai dan bukit-bukit kecil sehingga untuk mengembangkan objek wisata di Kabupaten Jepara diperlukan suatu strategi melalui Kebijakan Pemerintah daerah. Masih banyak yang perlu dibenahi di objek wisata yang ada di Kabupaten Jepara seperti toilet umum, tempat sampah, penginapan maupun jalan akses menuju objek wisata di Kabupaten Jepara. Untuk itulah dibutuhkan Kebijakan-kebiajakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara untuk meningkatkan dan mengembangkan objek wista yang ada di kabupaten Jepara. Jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji lebih dalam tentang penelitian ini yaitu Menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar awal melakukan analisis serta menggunakan Penelitian Hukum Empiris Kualitatif yaitu wawancara, pengamatan, dan observasi. Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jepara dalam Pengembangan objek wisata yang ada di Kabupaten Jepara. Penelitian ini mengkaji Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan objek wisata yang ada di Kabupaten Jepara. Hasil Penelitian ini bahwa Kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Jepara sudah diterapkan sesuai Perundang-undangan yang telah berlaku di Indonesia meskipun Kebijakan tersebut tidak merata sehingga bisa dikatakan kebijakan itu belum optimal.

Pengharmonisasian Materi Muatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah Rukmanda, Madha Agsyanohabi; Prasetyoningsih, Nanik
Media of Law and Sharia Vol 3, No 1: December 2021
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah cita cita Negara Indonesia, dalam proses mewujudkan tersebut diperlukanlah suatu produk hukum yang mengatur tata cara pemerintahan yang mengatur jalannya roda pemerintahan. Suatu produk hukum yang mengatur tersebut dapat tercipta dengan melalui berbagai runtutan alur yang baik dan benar menurut peraturan perundang-undangan. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana saja proses dan alur penyusunan produk hukum tersebut. Dari penelitian ini dijelaskan bahwa dalam proses pembahasan perancangan produk hukum daerah ternyata banyak dalam pembahasan penyusunan produk hokum akan melewai banyak tahapan, salah satunya harmonisasi. Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian gabungan yakni Normatif-Empiris. Kemudian dari yang didapat akan diolah secara deskriptif dengan memberikan pemaparan tertulis yang lengkap dan mendalam untuk mengungkap apasaja materi yang dibahas dalam penyusunan rancangan peraturan daerah. Data yang digunakan oleh penulis diambil dari lokasi yang relevan dengan pembahasan serta menggunakan tambahan dari wawancara, studi pustaka dan internet. Hasil akhir dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam menyusun suatu produk hukum diperlukan tahapan tahapan yang panjang, salah satunya adalah harmonisasi materi muatan, tahapan harmonisasi tersebut dintara pembicaraan terhadap pandangan umum dan pembahasan frasa bahasa peraturan daerah. Hal ini dilakukan agar produk hukum yang dibentuk sesuai dengan tujuan dan cita-cita Negara Indonesia.

Fighting Corruption Post Revision of the Act of the Corruption Eradication Commission Salma Aulia Farahdina Ariani; Nanik Prasetyoningsih
Media of Law and Sharia Vol 3, No 3: June 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/mls.v3i3.13232

At the end of 2019, Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission was passed. The revision of the Corruption Eradication Commission Law (KPK Law) has generated polemics and interesting issues to discuss.The author wants to examine the role of the KPK in enforcing the law to eradicating corruption in Indonesia. The author will examine how the role of the KPK is compared to the position of the Attorney General's Office and the Police, and analyze the role of KPK in the KPK Law before and after the revision. This research is a normative-empirical legal research, with statutory approach. The results of this study show that the Police, the Prosecutor's Office and the Corruption Eradication Commission both play a role in law enforcement to eradicate corruption. The difference, the three law enforcement agencies in eradicating corruption lies in their existence in the 1945 Constitution, their role in investigations, handling based on case values, and coordination of handling corruption. As for the existence of Law Number 19 of 2019 there are several amendments in the KPK, (1) position of the KPK as a law enforcement agency in the executive branch, (2) establishment of the KPK Supervisory Board, (3) implementation of the wiretapping function, (4) mechanism for issuing an Investigation Termination Order (SP3) (5) institutional coordination of the KPK with other law enforcement (6) search and seizure mechanism, and (7) KPK staffing system.

Co-Authors Ahmad Catur Adinugroho Al Fath, M. Reformis Allan Fatchan Gani Wardhana, Allan Fatchan Gani Allan Wardhana Arie Kusuma Paksi Dede Kania Dyah Pikanthi Diwanti Ferdin Okta Wardana Gunawan Wibisono Hazar Kusmayanti Ilham Putra Iswandi, Kelik Kelik Iswandi Lis Noer Aini, Lis Noer M Adi Setiawan M. Reformis Al Fath Mahbub Pasca Al Bahy Moh. Lubsi Tuqo Romadhan Muchammad Ichsan Muhammad Oky Fauzi Muhari Muhari Mujiyana Mujiyana Mujiyana Mujiyanaa Nur Fadilah Al Idrus R. Yulianus Gatot Rukmanda, Madha Agsyanohabi Salma Aulia Farahdina Ariani Shandy Herlian Firmansyah Sri Wrediningsih Tanto Lailam Wempy Setyabudi Hernowo Yudi Setiawan Yulianto Achmad Yulianto Achmad Zaid Zaid Zinatul Ashiqin Zainol Zulianto, Restu Andi

Title Search

Found 4 Documents Search Journal : Media of Law and Sharia

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search
Journal : Media of Law and Sharia